|
|
16 Ribu Warga Biak belum Terdata Jamkesmas |
 |
 |
|
Biak - Sekitar 16 ribu warga kabupaten Biak Numfor, Papua hingga 2010 belum terdata dalam program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.
Kepala PT Asuransi Kesehatan cabang Biak Reymond W.Liuw di Biak, Sabtu (16/10), mengakui, 16 ribu penduduk Biak Numfor yang tak terkomodasi dalam layanan kesehatan Jamkesmas telah disampaikan kepada pemkab melalui dinas kesehatan untuk dimasukan pada 2011. |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
**Wow...Menkes Bisa Belanja Rp.19 Miliar Per Tahun** |
|
|
|
Tue, 21 Sep 2010 09:48:00 WIB*Insaf Albert Tarigan *- Okezone Lembaga swadaya masyarakat, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(Fitra) mengatakan, anggaran operasional Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam setahun mencapai Rp 19 miliar.Rinciannya, untuk tersedianya jamuan tamu sebesar Rp.1.363.160.000, operasional Menkes Rp. 2.400.000.000, pembinaan dan kunjungan kerja pimpinan Rp.7.862.500.000, dengar pendapat dengan organisasi sosial /lembaga/tokohmasyarakat Rp. 323.000.000, fasilitas kebutuhan kerja pimpinan Rp.911.100.000, peralatan habis pakai pimpinan Rp.102.000.000, bahan penunjang kunjungan kerja pimpinan Rp. 108.000.000 dan perjalanan ke luarnegeri sebesar Rp. 6.000.000.000. Dengan kata lain, tiap bulan ia bisa membelanjakan sebanyak Rp. 1,5 miliar atau kalau mau setiap hari, bisa belanja sebanyak Rp. 52 juta. |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Jamkesmas untuk Seluruh Rakyat Perlu Kemauan Politik |
|
|
|
Metrotvnews.com, Jakarta: DPR memutuskan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) buat seluruh rakyat. Jaminan ini penting untuk memberikan kemudahan bagi rakyat berobat ketika terkena penyakit. Namun, untuk mewujudkan itu semua diperlukan kemauan politik (political will) dari pemerintah.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan di Jakarta, Kamis (26/8). Ia mengaku prihatin atas penanganan pasien berkategori miskin. Selama ini, pasien sering sekali ditelantarkan oleh pihak rumah sakit dengan alasan prosedural. Padahal, yang terpenting bagi pasien miskin adalah tertolongnya jiwa.
|
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Program Kampanye HIV/AIDS Perlu Follow Up |
|
|
|
 Spanduk dan Baliho satu alat kampanya. (Foto/Jubi : Eveerth Joumilena)
Kampanye HIV 2010 dengan tema “Kitorang Pangaruh, Mari Betanggungjawab Untuk HIV”, yang di canangkan KPA Papua,belum lama ini telah membawa harapan baru bagi pemberantasan penyakit HIV/AIDS di tanah Papua. Namun hal ini baru ditindaklanjuti dengan follow up atau tindakan nyata dan bukan hanya sekadar wacana saja. JUBI --- Kampanye HIV 2010 se – Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), merupakan program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam kampanye ini, yakni mencanangkan kampanye pencegahan penyakit HIV/AIDS pada kelompok pria berusia 15-49 tahun.
Hal ini diungkapkan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu belum lama ini di Jayapura. Gubernur Papua, yang akrab disapa Kaka Bas juga mengakui penyebaran virus HIV-AIDS di Papua sudah sampai ke populasi masyarakat umum dan terbanyak penyebarannya di usia antara 15-49 tahun atau usia produktif. “Mari kita berantas ancaman penyakit ini di Papua,” ungkap Gubernur Suebu saat launching Kampanye HIV di Papua untuk tahun 2010, di Jayapura.
|
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
5000 Warga Papua Kena AIDS, Termasuk TNI dan Polisi |
|
|
|
| Jayapura [PAPOS]- Diperkirakan warga Papua yang positif mengidap HIV/AIDS hingga Agustus 2010 diatas 5.000 jiwa. Peningkatan jumlah ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. ''Dinas Kesehatan belum memberikan data resmi, tapi diprediksikan jumlah pengidap HIV/AIDS di Papua meningkat tajam. Jika September tahun lalu masih sekitar 4.600 jiwa, kali ini diperkirakan di atas 5.000,'' ucap Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua, Costan Karma, usai pelantikan dirinya sebagai Sekda Provinsi Papua, Jumat lalu di Genung Negara Jayapura. Dengan jumlah yang terus meningkat, virus HIV/AIDS masih momok yang menakutkan di Papua. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat berprilaku baik dan ingat selalu memakai Kondom. ''Semua pihak harus memberikan perhatian, agar bisa menekan angka peningkatan dan penyebaran virus mematikan ini,'' tambah dia. Dengan jumlah diatas 5.000 jiwa yang positif HIV/AIDS, Papua berada diurutan ke-5 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tapi, jika dihitung berdasarkan persentase penduduk, Papua urutan pertama. Jumlah penduduk Papua 2,8 juta yang positif HIV/AIDS diatas 5.000 jiwa. Menurut Costant, penyebaran HIV/AIDS di Papua masih didominasi melalui hubungan seks secara sembarangan. Sebelumnya, Pangdam 17 Cenderawasih Mayor Jenderal Hotma Marbun membeberkan ada sekitar 144 personil TNI di jajarannya yang positif terinfeksi HIV/AIDS. Polda Papua hingga kini belum membeberkan secara resmi berapa jumlah personilnya yang positif HIV/AIDS. Sementara Humas Polda Papua Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk tahun ini pihaknya belum mendata berapa anggota polisi yang positif HIV/AIDS. ''Kami belum melakukan tes, jadi belum mengetahui secara pasti berapa jumlahnya,'' kata Wachyono. Mengenai bagaimana dengan data tahun 2009, Wachyono mengatakan, akan mencoba mengkonfirmasi ulang ke Dokkes Polda Papua. ''Nanti saya akan cek, berapa jumlah yang positif HIV/AIDS,'' ujar dia. [vv/anyong] |
|
|
|
RSUD Yowari Dilaporkan Lakukan Malpraktek Ibu Korban: Anak Saya Patah Kaki, Kenapa Bisa Meninggal |
|
|
|
Jenasah korban Yulian Neral Yanggo berbujur kaku didampingi kedua orang tuanya di ruang ICU RSUD Yowari Sentani.SENTANI–Lagi-lagi dunia medis di Papua disorot. Kali ini Rumah Sakit Umum Daera h (RSUD) Yowari Kabupaten Jayapura, diduga melakukan Malpraktek (kelalain penanganan)terhadap seorang anak SD di salah satu sekolah di Sentani bernama Yulian Naral Yanggo (10) hingga meninggal dunia, Kamis (17/6) kemarin sekitar pukul 06:00 WIT. Orang tua korban bernama Gusta Aldo Yanggo (58), menangis histeris saat mendengar anaknya telah meninggal Dunia. Yulian Naral Yonggo merupakan anak ke 9 dari 11 bersaudara, yang tengah menjalani perawatan sejak Selasa (15/6) lalu, karena mengalami patah tulang pada bagian paha kanan akibat jatuh, saat bermain bola bersama teman-temannya di halaman rumahnya, Sabtu (12/6). |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Tolak Kebijakan Perubahan Jamkesmas ke Asuransi |
|
|
|
  MEDAN – Puluhan massa berunjukrasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (1/06), menolak rencana pemerintah mengubah Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesmas) menjadi asuransi.
|
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Jamkesmas Solusi Kesehatan Masyarakat Miskin |
|
|
|
| Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin kerap kali mendapatkan kesulitan dalam meminta haknya untuk mendapatkan pelayanan yang layak di berbagai bidang termasuk kesehatan. |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Rakyat Miskin Dijual |
|
|
|
Pos Kota, Selasa, 11 Mei 2010 - 5:43 WIB SETIABUDI (Pos Kota)- Rencana DPRD DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan dana kesehatan warga miskin senilai Rp413 miliar ke perusahaan asuransi ditolak warga miskin Jakarta. Melalui Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, warga miskin ini melayangkan keberatannya terhadap rencana tersebut. Alasanya, menyerahkan pengelolaan layanan kesehatan ke perusahaan asuransi sama halnya mengkomersiilkan kesehatan warga miskin. |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Anggota DPRD Jual Orang Miskin Ke Perusahaan Asuransi |
|
|
|
Jakarta – Keluarga miskin DKI Jakarta menolak rencana DPRD untuk mengasuransikan kesehatan mereka. Kalau diasuransikan pasti akan ada iuran dan belum tentu untuk semua penyakit.
|
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
|
Di Yapen, Sembilan Kampung Rusak Parah |
|
|
|
Di Yapen, Sembilan Kampung Rusak Parah  BIAK-Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,1 Skala Richter (SR), yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua Rabu (16/6) pukul 12:16 WIT telah mengakibatkan ratusan rumah hancur dan korban jiwa. Kondisi terparah terjadi di Distrik Yapen Utara.
|
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Pers Release "Jangan Asuransikan Rakyat! Jamkesmas Harus Untuk Seluruh Rakyat!" |
|
|
|
|
PENGURUS NASIONAL Pers Realese Jangan Asuransikan Rakyat! Jamkesmas Harus Untuk Seluruh Rakyat! Jakarta – Semakin banyak tuntutan masyarakat agar pemerintah menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Karena pemiskinan akibat dampak globalisasi, maka seluruh rakyat Indonesia harus dibebaskan 100 persen dari semua biaya pelayanan kesehatan dari puskesmas sampai rumah-rumah sakit pemerintah. |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Gakin Ibukota Tolak Diasuransikan |
|
|
|
Sebagian besar keluarga miskin DKI Jakarta menolak rencana DPRD untuk mengasuransikan pelayanan kesehatan mereka. Saat ini Sebanyak 866.360 keluarga miskin dan SKTM telah dilayani oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. "Seluruh rakyat miskin di ibukota menolak diasuransikan, karena selama ini program kesehatan GAKIN sudah membebaskan orang miskin dari biaya kesehatan kalau sakit. Kalau diasuransikan pasti akan ada iuran dan belum tentu untuk semua penyakit," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Agung Nugroho kepada seruu.com di Jakarta, Senin (10/5/2010). |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Asuransi Rakyat Miskin Cara Neolib Lepas Tanggung Jawab Negara |
|
|
|
Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Imam Satria mengatakan mengasuransikan rakyat miskin adalah bagian dari cara-cara neoliberal untuk melepaskan tanggung jawab negara mengurus rakyat. |
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
Pemerintah Mulai Godok Sistem Jamkesmas |
|
|
|
Jumat, 30/04/2010 15:34 WIB
Pemerintah Mulai Godok Sistem Jamkesmas
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Terbitnya Undang-undang No 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menimbulkan konsekuensi perombakan pada program Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun, pemerintah baru mulai melakukan pembahasan mengenai hal itu.
|
|
SELANJUTNYA >>>
|
|
|
|
|
|
|
Halaman 1 dari 9 |
