Jajak Pendapat
Info Pengunjung
Visitors Counter






![]() | Today | 72 |
![]() | Yesterday | 85 |
![]() | This week | 157 |
![]() | Last week | 836 |
![]() | This month | 488 |
![]() | Last month | 3073 |
![]() | All days | 26868 |
Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 38.107.191.104
,
Today: Sep 05, 2010
Your IP: 38.107.191.104
,
Today: Sep 05, 2010
Film Kami
Get the Flash Player to see this player.
| Top Download | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Cari File |
|---|
|
|
Jumat, 30/04/2010 15:34 WIB
Pembahasan awal ini dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dalam sebuah rapat di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2010). Rapat diikuti oleh Menteri kesehatan Endang Rahayu sedyaningsih, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepasa Bappenas, Armida Alisjahbana, dan Kepala Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. "Seperti kita ketahui, kita sudah punya UU SJSN yang akan selenggarakan jaminan kesehatan, hari tua dan sebagainya. Tadi khusus bicara penggodokan awal tentang penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan di Indonesia yang cukup komprehensif," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, usai pertemuan. Menurut Yopie, karena merupakan pertemuan perdana, rapat yang baru saja berlangsung tidak mengambil keputusan apapun. Pemerintah akan kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan tentang Jamkesmas pekan depan. Namun, sempat dipaparkan mengenai hasil studi Bank Dunia yang digunakan sebagai masukan pembaharuan program Jamkesmas tersebut. Data itu antara lain berupa kebutuhan dana dan usia berapa saja dari penduduk Indonesia yang akan di-cover oleh program tersebut. "Contoh konkretnya kita akan memberikan jaminan kesehatan itu sampai level apa? Apakah balita? Anak usia sampai 14 tahun? atau sampai kepada manula? Kemudian kalau itu di-cover, berapa dana yang dibutuhkan?" tandas Yopie. Ia mengatakan, studi Bank Dunia itu merupakan permintaan dari pemerintah Indonesia. Hasil studi tersebut akan dikombinasikan degan data-data lain yang akurat. "Arahan dari bapak Wapres supaya tidak terjadi overlaping. Terus datanya juga harus akurat," pungkasnya. (irw/gus) |
| Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 07 Mei 2010 13:50 ) |










