"Rakyat miskin di ibukota menolak diasuransikan, karena selama ini program kesehatan GAKIN sudah membebaskan orang miskin dari biaya kesehatan kalau sakit," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Agung Nugroho, di Jakarta, Sabtu (8/5)

Menurut Agung, dari hasil investigasi DKR Jabodetabek, ditemukan indikasi keterlibatan anggota DPRD dari salah satu partai yang mengklaim dirinya paling bersih, terlibat mendorong perubahan pelayanan kesehatan rakyat miskin dari yang tadinya ditangani langsung oleh pemerintah ke tangan sebuah perusahaan asuransi.

”Kami juga mencium ada intimidasi dan ancaman pada petugas-petugas di dinas kesehatan agar mau menyerahkan pengelolaan dana kesehatan GAKIN kepada sebuah perusahaan asuransi," ujarnya.

Kalau ini terjadi, menurut Agung Nugroho, alokasi dana APBD untuk program GAKIN sebesar Rp413 miliar ini akan diambil oleh perusahaan asuransi untuk dikelola.

”Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untuk bisnis dan diputar untuk menambah keuntungan, selayaknya bisnis asuransi. Sehingga dalam kenyataannya akan meningkatkan lagi penolakan rumah-rumah sakit terhadap pasien yang diasuransikan agar keuntungan perusahaan asuransi semakin besar,”  tegasnya.

Agung Nugroho berharap Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan tidak ikut terlibat "menjual" orang-orang miskin yang sakit ke tangan perusahaan asuransi.

”Pemerintahlah yang harus menjalankan program jaminan kesehatan rakyat sebagai pemenuhan UUD45 pasal 28H dan pasal 32, kok malah DPRD yang sudah dipilih rakyat malah menjual rakyat. Emang dibayar berapa mereka,” ujarnya.

(aka)