Pos Kota, Selasa, 11 Mei 2010 - 5:43 WIB

SETIABUDI  (Pos Kota)- Rencana DPRD DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan dana kesehatan warga miskin senilai Rp413 miliar ke perusahaan asuransi ditolak warga miskin Jakarta. Melalui Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, warga miskin ini melayangkan keberatannya terhadap rencana tersebut. Alasanya, menyerahkan pengelolaan layanan kesehatan ke perusahaan asuransi sama halnya mengkomersiilkan  kesehatan warga miskin.

 ”Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untuk bisnis dan diputar guna menambah keuntungan,” kata Agung Nugroho, Ketua DKR Jabodetabek, Senin (10/5).

Agung khawatir jika layanan kesehatan warga miskin di serahkan ke perusahaan asuransi,  warga miskin akan terbebani dengan iuran dana.

“Berkaca dari nasib PNS dan anggota TNI yang urusan kesehatannya sudah diasuransikan. Mereka tidak sepenuhnya bisa dikaver oleh pembiayaan asuransi jika sakit. Pasti ada obat yang harus dibeli sendiri,” jelas Agung.

JUAL RAKYAT

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Marlo Sitompul. “Asuransi kesehatan sama halnya menjual rakyat miskin pada perusahaan asuransi,” ujarnya.

Padahal selama ini, warga miskin di Jakarta sudah dimudahkan dengan sistem pengobatan oleh dinas kesehatan. Dengan kartu Gakin dan SKTM, warga miskin bisa bebas berobat ke rumah sakit rujukan dan tidak ada pembatasan biaya berobat.

Menurut data sebanyak 866.360 keluarga miskin di DKI Jakarta saat ini layanan kesehatannya sudah bisa dikaver dengan kartu Gakin dan SKTM.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat, Propinsi DKI Jakarta, Drs.  Effendi Annas, MSi menegaskan pihaknya tetap akan menjalankan sendiri program Gakin untuk melayani kesehatan rakyat miskin. (inung/B)