Sebagian besar keluarga miskin DKI Jakarta menolak rencana DPRD untuk mengasuransikan pelayanan kesehatan mereka. Saat ini Sebanyak 866.360 keluarga miskin dan SKTM telah dilayani oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. "Seluruh rakyat miskin di ibukota menolak diasuransikan, karena selama ini program kesehatan GAKIN sudah membebaskan orang miskin dari biaya kesehatan kalau sakit. Kalau diasuransikan pasti akan ada iuran dan belum tentu untuk semua penyakit," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, Agung Nugroho kepada seruu.com di Jakarta, Senin (10/5/2010).

Agung Nugroho menjelaskan bahwa dari hasil investigasi DKR Jabodetabek, ditemukan indikasi keterlibatan anggota DPRD dari salah satu partai yang mengklaim dirinya paling bersih, terlibat mendorong perubahan pelayanan kesehatan rakyat miskin dari yang tadinya ditangani langsung oleh pemerintah ke tangan sebuah perusahaan asuransi. "Kami juga mencium ada intimidasi dan ancaman pada petugas-petugas di dinas kesehatan agar mau menyerahkan pengelolaan dana kesehatan GAKIN kepada sebuah perusahaan asuransi," ujarnya.

Kalau ini terjadi menurut Agung Nugroho, alokasi dana APBD untuk program GAKIN sebesar Rp 413 Milyar ini akan diambil oleh perusahaan asuransi untuk dikelola. "Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untuk bisnis dan diputar untuk menambah keuntungan, selayaknya bisnis asuransi. Sehingga dalam kenyataannya akan meningkat lagi penolakan rumah-rumah sakit terhadap pasien yang diasuransikan agar keuntungan perusahaan asuransi semakin besar," tegasnya.

Agung Nugroho meminta agar Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatannya tidak ikut terlibat menjual orang-orang miskin yang sakit ke tangan perusahaan asuransi. "Pemerintahlah yang harus menjalankan program jaminan kesehatan rakyat sebagai pemenuhan UUD’45 pasal 28H dan pasal 32, koq malah DPRD yang sudah dipilih rakyat malah menjual rakyat. Emang dibayar berapa mereka," tandas Agung.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Marlo Sitompul menegaskan bahwa apabila DPRD berkeras menjual rakyat miskin pada perusahaan asuransi, maka semua rakyat miskin di ibukota akan mendelegitimasi partai-partai yang terlibat dengan perusahaan asuransi. "Mengasuransikan kesehatan orang miskin sama dengan menjual nyawa kami. Ini pengkhianatan, karena waktu pemilu, kamilah yang mengusung mereka menjadi anggota dewan," katanya.

Saripah (53 tahun) warga miskin dari Pondok Gede, Jakarta Timur pemilik kartu GAKIN menyesalkan rencana DPRD mengasuransikan peserta GAKIN DKI Jakarta. "Beberapa tahun lalu Dinas Kesehatan membantu saya membebaskan biaya operasi tumor karena saya punya kartu Gakin, sementara tetangga saya yang pegawai negeri walaupun punya askes hanya ditanggung 50 persen, Koq anggota DPRD tega sih," ujar ibu yang berprofesi sebagai tukang cuci ini.

Ahmad (32 tahun) seorang tukang ojek mengatakan, walaupun tidak memiliki kartu GAKIN tetap bisa mendapatkan pengobatan cuma-cuma dengan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). "Dengan bantuan Dinkes dan DKR, saya bisa dibebaskan dari biaya rumah sakit waktu saya mendapat musibah kecelakaan. Padahal temen saya buruh di Tangerang, kalau sakit, walaupun punya jamsostek, tapi cuma ditanggung 25 persen saja," katanya.

Anggota DPRD memaksa Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menyerahkan peserta dengan  Kartu GAKIN-nya pada perusahaan asuransi, tapi menolak peserta pengguna SKTM. Hal ini dapat diketahui pada saat Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2009.[wid]

Utama | Nasional Written by Redaksi Seruu.Com on Monday, 10 May 2010 22:34