Medicine du Monde dan Perkumpulan Primari

Provinsi Papua memiliki status kesehatan terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia: masyarakat asli.

Papua di pegunungan memiliki tingkat kematian bayi tertinggi dan harapan hidup saat lahir terendah. Diare dan infeksi pernafasan merupakan penyakit yang paling umum. Tetapi HIV/AIDS yang berkembang saat ini merupakan sebuah epidemi dalam komunitas. Masalah-masalah lain yang menambah peliknya situasi kesehatan di sana antara lain : asupan gizi yang tidak seimbang, minimnya akses terhadap pendidikan, dan kehidupan di honai -rumah yang penuh asap semalaman-

Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH untuk  membebaskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua sampai saat ini belum tercapai. Salah satunya dipengaruhi oleh tindakan sejumlah puskesmas yang masih sering melakukan pungutan biaya kepada pasien yang akan berobat.

Investigasi yang dilakukan JUBI terkait pembebasan biaya kesehatan khusus bagi orang asli Papua sebagaimana di Puskesmas Hedam, Padang Bulan, Abepura, di Jayapura, Papua ternyata tak berjalan lurus dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua terkait pembebasan biaya kesehatan. Petugas kesehatan di sejumlah puskesmas masih tetap melakukan pemungutan biaya pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua yang tak memiliki Kartu Berobat, Kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Nelci Repasi (32) dan Aman Soindemi (39), warga Kampkey, Abepura menuturkan,  seluruh pelayanan kesehatan di RSUD Abepura diperoleh secara gratis. Namun warga masih harus membayar biaya pengobatan jika ingin menebus obat sebesar  Rp 5.000. “Kalau kitong bawa anak atau kerabatnya ke ruang UGD masih dipungut biaya sebesar Rp 69.000,” ujarnya. 

Kamis, 19 Februari 2009 | 23:24 WIB BIAK,

KAMIS - Para pasien rawap-inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor, Papua, disuruh membeli sendiri obat dan cairan infus di apotek luar, akibat persediaan di rumah sakit itu habis. Wakil Ketua DPRD Biak, Jan Dantje Kbarek, dalam keterangan pers di Biak, Rabu, mengakui, dirinya merasa prihatin dengan kondisi pelayanan kesehatan di RSUD, karena sangat memberatkan masyarakat yang akan berobat. "Sebagai rumah sakit rujukan, stok obat, jarum suntik serta cairan infus tidak boleh kosong. Kejadian ini sangat menyedihkan, " ujar Kbarek.

Ia mengakui, kejadian pasien rawap-inap yang harus membeli obat maupun cairan infus sendiri, menimpa warga Kampung Inggiri berinisial YR, yang kondisinya hamil tua, pada 12 Februari 2009. Pada kejadian itu, kata Kbarek, YR mendapat pelayanan kurang bagus, karena diperintahkan perawat jaga untuk membeli obat sendiri dan cairan infus di apotek (luar RS). Menurut Kbarek, peristiwa itu sangat mengecewakan, mengingat sektor kesehatan telah menjadi salah satu program prioritasdi daerah ini, dan mendapat pembiayaan langsung dari dana otonomi khusus Papua. Kbarek mengakui, dalam tahun anggaran 2008 pihak DPRD telah menyetujui anggaran dana pembelian obat-obatan RSUD Biak sebesar Rp2,2 miliar, serta ’bahan habis-pakai’ Rp1,8 miliar. "Jika obat dan cairan infus pasien harus beli, lalu persediaan obat yang dibeli melalui dana Otsus dikemanakan. Ini selalu menjadi pertanyaan kami sebagai wakil rakyat," katanya. [sumber:kompas]